Membahas mengenai Hukum Tanah Nasiona yakni mengenai teori-teori Hukum Tanah, mengenai kasus-kasus tentang pertanahan dan membahas juga hal yang sedang buming di bidang pertanahan
Cara Mengubah Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Seripikat Hak Milik (HM)
Sertifikat asli HGB. Tanpa sertifikat asli HGB, akan sulit untuk memperoleh SHM. Jangan lupa juga untuk membawa beberapa lembar fotokopinya.
Fotokopi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) tempat tinggal. IMB adalah bukti secara hukum bahwa lahan digunakan untuk mendirikan bangunan. Jika ternyata belum ada IMB, Anda bisa membawa surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan bahwa lahan tersebut digunakan sebagai rumah.
Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun Berjalan, untuk melihat rekam jejak pembayaran pajak dan kondisi lahan, seperti luas tanah dan luas bangunan yang terkena pajak.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Untuk perorangan, siapkan KTP dan KK, namun jika mewakili badan hukum maka harus menyediakan akta pendirian usaha.
Surat kuasa dan identitas diri penerima kuasa, jika Anda mengurus proses ini dengan diwakili orang lain, misalnya notaris.
Surat pernyataan bermeterai bahwa tidak memiliki tanah perumahan lebih dari 5 bidang. Sesuai Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 6 Tahun 1998 (https://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/BPN_6_1998.pdf) tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal, Anda harus menyatakan kalau SHM yang diminta tidak melebihi 5 bidang atau luas maksimal 5.000 m2.
Surat permohonan, berisi permohonan kepada kepala kantor pertanahan tempat lokasi properti berada.
9 Oct 2021
Cara Permohonan Sertipikat Tanah Pertama Kali
Permohonan Seripikat Hak Atas Tanah
1. Permohonan Hak ke Kantor Pertanahan dengan menyertai dokumen-dokumen
2. Pengukuran dan Pendaftaran Hak
3. Penerbitan Sertipikat Tanah
4 May 2021
Tentang Dan Seputar Hak Guna Usaha (HGU)
Materi HGU ini adalah salah satu Hak Atas Tanah yang diatur dalam Hukum Tanah Nasional
22 Mar 2021
ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI (Dalam 5 Menit)
Asas Contradictoire Delimitatie atau Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur.
Perhatian: Terdapat kekeliruan penyebutan mengenai Peraturan mengenai asas kontradiktur delimitasi, di podcast saya menyebutkan PP 27 Tahun 1997. yang benar adalah PP 24 Tahun 1997
10 Mar 2021
SERTIPIKAT TANAH ELEKTRONIK, HARUSKAHHH??
Pada Episode kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal yang sedang buming, yaitu mengenai Sertipikat Tanah Elektronik, masyarakat di buat heboh dan merasa khawatir dengan kebijakan ini, namun kita harus tahu mengenai peraturan ini, agar kedepannya sertifikasi elektronik ini berjalan dengan baik, masyarakat paham dan tidak tertipu oleh orang yang mengaku pegawai Kantor Pertanahan yang akan menarik Sertipikat analog kita. Untuk lebih jelas nya lagi yuk dengerin sampai selesai agar paham mengenai peraturan ini.
5 Mar 2021
Mengenal Hukum Tanah
Kali ini kita membahas tentang dan seputar pengertian dan objek Hukum Tanah
Pada episode perdana kami sengaja untuk memperkenalkan pemahaman mengenai dasar-dasar hukum agraria di Indoneaia
Podcast ini dapat menjadi tambahan wawasan bagi masyarakat umum dan khususnya para mahasiswa fakultas hukum yang mengambil minat hukum agraria
Podcast ini dapat menerima pertanyaan yang dapat diajukan oleh para pendengar untuk di bahas pada podcast episode berikutnya. anda dapat mengirim pertanyaan melalui DM Instagram: Bicara Hukum Agraria
Terimakasih Sobat Agraria
Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat
Host of Bicara Hukum Tanah?
Claim your podcast to manage its listing and keep your show details accurate.
Pod Engine is an independent podcast discovery and analytics service and is not affiliated with or endorsed by this podcast. Artwork and show content belong to their owners. Full legal notice.
