- 12
- Episodes
- 2020
- First episode
About DESA MDC (Debat Santai MDC)
Sebuah podcast yang menghadirkan perdebatan santai mengenai isu-isu hukum yang menarik namun tetap padat dan berisi. Jangan lupa follow akun instagram kita di @meriamdebatingclub #debatinhukum #debatsantaimdc #mdcfhusu
- Publisher
- Meriam Debating Club FH USU
- Category
- science
- Language
- he
- Explicit
- No
- First episode
- 15 Sept 2020
- Latest episode
- 18 Oct 2023
Latest episodes
12 episodes in the feed.
18 Oct 2023
#13 DESA MDC: "Peniadaan Peran Organisasi Profesi dalam Undang-Undang Kesehatan"
Episode #13 Debat Santai (DESA) MDC FH USU: "Peniadaan Kewenangan Organisasi Profesi Pasca Undang-undang kesehatan" Pada 11 Juli 2023 resmi disahkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Peraturan ini merupakan undang-undang omnibus law kedua yang dimiliki Indonesia setelah Undang-undang Cipta Kerja. Dalam artian, Undang-undang ini banyak mencabut peraturan perundang-undangan lainnya, dimana total terdapat 11 Undang-undang yang dicabut atas pemberlakuan Undang-undang kesehatan ini. Sederet problematika pun muncul, mulai dari proses formil hingga materiil dari peraturan ini. Salah satu isu yang gencar dibicarakan ialah mengenai pemangkasan wewenang organisasi profesi pada Undang-undang baru ini. Organisasi profesi pada Undang-undang a quo beralih kedudukan, yang mana sebelumnya berperan sebagai regulator tetapi saat ini hanya dapat berperan sebagai operator. Sejumlah penolakan dari pihak organisasi profesi kesehatan seperti IDI pun gencar disampaikan. Lantas bagaimana pandangan pro dan kontra yang ada terhadap kewenangan organisasi profesi dalam Undnag-undang kesehatan yang baru ini? Yuk simak diskusi antara Almerdo, Debora, dan Andrew pada podcast Episode #13 Desa MDC: "Peniadaan Kewenangan Organisasi Profesi Pasca Undang-undang kesehatan".
14 Mar 2023
#11 Kedudukan Pidana Mati Sebagai Pidana Alternatif Dalam KUHP Baru
Episode #11 Debat Santai (DESA) MDC FH USU PODCAST : “Kedudukan Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif dalam KUHP Baru” Februari 2023 lalu, baru saja kita dihebohkan dengan Putusan Ferdy Sambo atas pembunuhan Brigadir J yang mana hasil putusan hakim kepada Sambo ialah Pidana Mati. Indonesia saat ini sedang memasuki masa transisi terhadap KUHP baru yang akan diterapkan pada tahun 2026 kelak. Jika dilihat pada isi pasal 100 dalam KUHP baru ada beberap point yang sangat mecolok yaitu: Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri yang lalu apabila memenuhi syarat tertentu, pidana mati sebelumnya dapat dikonversikan dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, dalam KUHP sebelumnya Indonesia juga mengatur tentang hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok. Banyak kalangan menilai adanya hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia yakni hak untuk hidup. Karena pada dasarnya hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non derogable right) dan dicabut oleh siapapun, termasuk negara. Meskipun dalam KUHP baru tetap mengatur terkait hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana tetapi kedudukan pidana mati disini berbeda dengan KUHP sebelumnya, yakni dalam hal ini Pidana mati sebagai pidana alternatif. Politik hukum negara Indonesia memandang dalam pengaturan pidana mati ini menjadi 2 hal yang membangkitkan polemik berpikir masyarakat baik dari segi pro maupun kontra dalam hal memandang pidana mati sebagai pidana alternatif ini. Lantas bagaimana pandangan terhadap penerapan pidana mati yang diatur dalam KUHP baru tersebut? Yuk simak diskusi antara Rizky, Sarah dan Debora pada podcast Episode #11 DESA MDC: Kedudukan Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif dalam KUHP Baru.
30 Jan 2023
#10 DESA MDC PODCAST:"Problematika Pasal Perzinahan dalam KUHP baru"
Setelah diundangkannya Undang-Undang no 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adanya perluasan subjek perzinahan yang sebelumnya hanya melibatkan para pihak yang salah satu atau keduanya terikat dalam perkawinan menjadi setiap orang yang melakukan perzinahan baik sudah dalam ikatan perkawinan ataupun belum. Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 114 KUHP baru. Perdebatan hadir baik dari pihak pro dan kontra, pihak pro berpandangan hal ini sudah tepat karna demi menjaga sistem moralitas pemberian pidana menjadi salah satu solusinya sedangkan dari pihak kontra berpandangan ini merupakan bagian dari privasi seseorang pun tidak ada yang dirugikan dalam perbuatannya, pemidanananya juga sedikit rancu saat mereka (pihak yang berzinah) melakukannya karna suka sama suka. Lantas, bagaimanakah eksistensi pasal perzinahan ini, sudah tepatkah atau belum serta kedudukannya dalam menciptakan situasi hukum yang adil, pasti dan bermanfaat? Untuk itu yuk, simak Diskusi antara Kemi, Martinus dan Leonardo di episode #10 DESA MDC PODCAST:"Problematika Pasal Perzinahan dalam KUHP baru"
29 Jan 2023
#9 Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) Sebagai Instrumen Mengatasi Kemacetan
#9 DESA MDC PODCAST:" Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) sebagai instrumen mengatasi kemacetan" Electronic Road Pricing atau dikenal sebagai Congestion Charging adalah suatu metode pengendalian lalu lintas, dengan menggunakan sistem jalan berbayar yang diterapkan secara elektronik. Sistem ini diterapkan di ruas jalan yang padat dan mengenakan tarif progresif. Pihak pro menilai bahwa ERP merupakan solusi intuk menekan angka kemacetan melalui pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor atau sebagai push strategy, serta dapat menjadi Langkah strategis untuk mencapai target net zero emission. Sedangkan di sisi lain, pihak kontra menilai system ERP tidak sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan kemacetan. Hal ini dikarenakan ERP dinilai akan menambah beban pengeluaran di masyarakat. Lantas sudah tepatkah rencana pemerintah terhadap penerapan ERP tersebut? Mari kita simak diskusi dari rekan-rekan kita Habiba, Elsa dan Qaterunnada di podcast Debat Santai MDC episode #9 dengan topik “Pro Kontra Penerapan Sistem Electronik Road Pricing (ERP) Sebagai Instrumen Mengatasi Kemacetan”
28 Jul 2021
#8 POLEMIK PRIORITAS NEGARA : LOCKDOWN ATAU PEMULIHAN EKONOMI ?
TAHUN 2020 yang lalu, merupakan tahun kelabu bagi hampir semua negara di dunia sebagai akibat munculnya pandemi Covid-19. Akibatnya, pemerintah di hampir semua negara dipaksa untuk mengerahkan segala sumber daya yang dimiliki untuk memerangi penularan Covid-19 dan juga sekaligus menyusun rencana pemulihan ekonomi negara masing-masing. Di 2021 ini, ternyata jumlah korban pandemi semakin meningkat, dan bahkan beberapa negara kembali menerapkan lockdown untuk mencegah angka penularan yang lebih tinggi. Di Indonesia sendiri angka penularan virus covid-19 mencapai kasus tertingginya pada tahun 2021 ini. Tak hanya korban jiwa, pandemi Covid 19 ini juga berdampak pada sektor ekonomi dimana Bappenas mencatat jika daya beli masyarakat yang hilang atau loss of income akibat dari pandemi yang berkepanjangan ini mencapai Rp 374,4 triliun. Pemerintah pada saat ini dihadapkan pada 2 (dua) pilihan yaitu menerapkan lockdown untuk menghentikan laju peningkatan kasus Covid-19 atau Dengan menggalakkan pemulihan ekonomi yang selama ini sudah menurun sejak Covid 19 mulai merebak pada tahun 2020 yang lalu. Lalu bagaimana pendapat pembicara terkait dengan isu ini ? Yuk simak diskusi antara Theo, Gideon dan Trisia di Episode #8 DESA MDC PODCAST : POLEMIK PRIORITAS NEGARA : LOCKDOWN ATAU PEMULIHAN EKONOMI?
30 Apr 2021
#7 Pro Kontra Virtual Police di Indonesia
Sejak 23 Februari 2021, Polri telah mengaktifkan Virtual Police di Indonesia. Virtual police merupakan unit yang digagas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo agar polisi hati-hati menerapkan pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi EElektronik. Pelaksanaan tugas Virtual Police ini merujuk pada Surat Edaran (SE) Kapolri bernomor SE/2/11/2021 Tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat dan Produktif. Upaya tersebut bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber. Pembentukan Virtual Police ini tak pelak menimbulkan Pro dan Kontra di masyarakat. Masyarakar khawatir dengan dibentuknya Virtual Police ini akan mengancam kebebasan berekspresi. Lalu, bagimana dudukan dari masyarakat yang pro dan yang kontra terhadap isu ini? Yuk simak diskusi antara Gladisya, Agnes, dan Ayudya di Episode #7 DESA MDC PODCAST :PRO KONTRA PEMBENTUKAN VIRTUAL POLICE DI INDONESIA.
19 Mar 2021
#6: Pro Kontra Vaksinasi Mandiri Covid-19
Pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia memberi dampak yang sangat besar bagi setiap lini kehidupan masyarakat. Setahun berlalu, vaksin covid-19 akhirnya ditemukan. Di Indonesia sendiri vaksinasi sudah dimulai sejak Januari lalu. Hal yang menarik kemudian muncul ketika diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19, yang membuka ruang untuk pelaksanaan vaksinasi gotong royong (yang lumrah di masyarakat disebut sebagai vaksinasi mandiri). Tentunya ini menimbulkan Pro Kontra. Beberapa pihak mendukung program ini, dan ada pula yang meminta agar pemerintah mengkaji ulang mengenai program vaksinasi mandiri ini. Yuk, simak diskusi Alifah, Ady, & Meiman mengenai topik ini di episode #6 DESA MDC PODCAST: PRO KONTRA VAKSINASI MANDIRI
22 Dec 2020
#5: Hukuman mati terhadap terpidana terorisme di Indonesia
Aksi terror yang baru-baru ini terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah yang menewaskan 4 penduduk dan pembakaran tempat ibadah menimbulkan berbagai macam pendapat yang terjadi di masyarakat. Aski ini, dipimpin oleh kelompok Ali Kalora cs. Atas aksi terror tersebut, kembali mencuat isu mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana terorisme di Indoonesia. Hukuman mati pada terpidana kasus terorisme selalu menjadi wacana yang diperdebatkan dalam berbagai kesempatan di Indonesia Banyak pihak yang menganggap bahwa pidana mati ini adalah jalan satu-satunya untuk memberantas terorisme di Indonesia. Namun, di pihak yang lain menilai bahwa pidana mati ini sejatinya telah menciderai hak asasi seseorang. Dan juga pidana mati dinilai tidak efektif untuk menguak akar dari jaringan kelompok teroris itu sendiri. Lalu, bagaimana kita dapat menilai isu ini baik dari sisi pro maupun kontra? Yuk simak, diskusi antara Dolly, Valencia, dan Kemi di Episode #5: Hukuman mati terhadap terpidana terorisme di Indonesia
1 Dec 2020
#4 : Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol
Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan minuman beralkohol (Minol) menjadi salah satu program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2020. Beberapa pasal di dalamnya mengatur soal kriteria minuman beralkohol, klasifikasi jenis kandungan alkohol, hingga pada sanksi bagi produsen, penjual dan yang mengonsumsinya. Pembahasan RUU ini sebenarnya sempat tertunda sekian lama sejak diusulkan tahun 2015 silam. Pro-kontra pun menyeruak seiring diusulkannya kembali RUU Minol saat ini. Pihak yang mendukung agar RUU ini segera disahkan berkeyakinan bahwa nantinya Undang-undang ini akan menyelamatkan seluruh lapisan masyarakat dari bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol. Di pihak lain, banyak juga yang menentang dengan mengatakan bahwa nantinya jika disahkan, RUU ini akan berakibat besar bagi sector ekonomi, khususnya bidang industry minuman beralkohol tradisional. Lalu bagaimana sebenarnya dudukan masalah dari Pro-Kontra ini? Yuk simak, diskusi antara Josephine, Palma, dan Adini di Episode #4: Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol.
28 Oct 2020
#3 : Pilkada Di Tengah Pandemi
Perpu nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020, memantik reaksi masyarakat mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020. PILKADA Serentak kali ini bertepatan dengan masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan di Indonesia. Bagaimana sisi pro dan kontra mengenai PILKADA Serentak Tahun ini? Yuk simak perbincangan Artha, Mikael, dan Miranda di Episode #3 DESA MDC Podcast. Jangan lupa ikuti akun instagram kita di @meriamdebatingclub
29 Sept 2020
#2 : Komponen Cadangan Dalam Sistem Pertahanan Indonesia : Urgensi dan Efektivitas
Komponen cadangan yang diutarakan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Nantinya, komponen cadangan ini diharapkan dapat memaksimalkan pertahanan Negara untuk mengantisipasi jikalau perang terjadi. Namun, hal ini bukan tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Mulai dari kekhawatiran adanya militerisasi sipil sampai publik menilai bahwa komponen cadangan ini belum diperlukan saat ini. Lalu, bagaimana sebenarnya perdebatan dari sisi pro dan kontra terhadap isu ini? Yuk simak Episode #2 DESA MDC PODCAST ini! Jangan lupa ikuti akun sosial media MDC di instagram @meriamdebatingclub #debatinhukum #debatsantaimdc #mdcfhusu
15 Sept 2020
#1 : Uji Materi Undang-Undang Penyiaran oleh RCTI dan iNews
Gugatan uji materi Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh RCTI dan iNews TV menimbulkan polemik di masyarakat. Hal ini dikarenakan kekhawatiran masyarakat akan dibungkamnya kebebasan berekspresi jika gugatan tersebut dikabulkan. Juga, dikhawatirkan layanan platform streaming akan berdampak jika gugatan ini dikabulkan. Di sisi lain, pihak penggugat dalam hal ini RCTI dan iNews TV mengatakan bahwa tidak ada niat membatasi kebebasan berekspresi masyarakat, pun demikian dengan layanan paltform streaming. Lalu, bagaimana sebenarnya perdebatan sisi pro dan kontra dari gugatan uji materi ini? Yuk simak di Episode #1 DESA MDC PODCAST ini! Jangan lupa ikuti akun sosial media MDC di instagram @meriamdebatingclub #debatinhukum #debatsantaimdc #mdcfhusu
Host of DESA MDC (Debat Santai MDC)?
Claim your podcast to manage its listing and keep your show details accurate.
Pod Engine is an independent podcast discovery and analytics service and is not affiliated with or endorsed by this podcast. Artwork and show content belong to their owners. Full legal notice.