FRAKSI PKS DPR RI

About FRAKSI PKS DPR RI

Informasi Respon dan Sikap Fraksi PKS DPR RI Terhadap segala kebijakan dan isu yang ada.

Publisher

PKSTV DPR RI

Category

government

Language

he

Explicit

No

First episode

26 Dec 2020

Latest episode

1 May 2021

Latest episodes

35 episodes in the feed.

1. 

   1 May 2021

   [ PKS LEGISLATIVE CORNER ] RESHUFFLE, INVESTASI HARGA MATI. ATAU ATUR POSISI ?

   🔴 Total ada dua menteri dan satu kepala badan yang dilantik pada hari rabu (28/4) kemarin. Tak ada wajah baru, semua muka lama. Atur posisi, ada yang memimpin lembaga yang digabung, ada pula yang dibentuk baru. Padahal sudah ada lembaga setingkat Menteri. Bukan rahasia bawah investasi digesa luar biasa, dari hulu ada Undang Undang (UU) Cipta Kerja yang dibuat menembus sejarah; satu semester kurang, menggabungkan lebih dari 80 UU dan seribu pasal yang ironisnta di edit pasca ditetapkan.Tidak cukup sampai disitu, ada juga tawaran paket wisata di kala pandemi, padahal epik lain sejumlah industri seperti konstruksi mengalami kontraksi tajam. Meski tidak setajam silet. Bahkan alasan Investasi menjadi dasar Ibukota Negara Baru (IKN) perlu segera di resmikan. Padahal yang terjadi secar eksternal iklim investasi berjalan stagnan. Investasi jalan ditempat, namun kita khawatir jika situasi ini berlarut. kita akan RESHUFFLE, INVESTASI HARGA MATI. ATAU ATUR POSISI ? Jumat, 30 April 2021 13.30 s.d 14.30 WIB Narasumber Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si. Anggota Komisi XI FPKS DPR RI Host Ari Putra Utama Associated Humas FPKS DPR RI Bisa disaksikan di social media Resmi FPKS DPR RI: 📍 Facebook FPKS DPR RI : https://www.facebook.com/FraksiPKSDPR 📍Youtube PKS TV DPR RI : https://www.youtube.com/channel/UCIkLKSeWh7-tpPnVnoQlBfg/featured #fraksipksdprri #berkhidmatuntukrakyat #pksawasikabinet #pkslegislativecorner

2. 

   24 Apr 2021

   [PKS LEGISLATIVE CORNER ] HASRAT PINDAH IBU KOTA KALA WABAH. ADA APA?

   Pemerintah bersikeras melakukan pemindahan Ibukota negara (IKN) ke Kalimantan Timur di masa pandemi. Dana yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp 466 triliun. Pemerintah menyederhanakan nominal ini dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut tidaklah besar, hanya seperlima dari postur anggaran keseluruhan APBN kita yang sebesar Rp 2.500 triliun. Padahal sejumlah kalangan menilai pemindahan ibukota tidak akan menguntungkan secara ekonomi. akan lebih baik dana sebesar itu digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pemerintah justru tetap berkeras meneruskan rencana pemindahan ibu kota negara dengan melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) Ramadhan ini. Situasi pandemi yang panjang dan suram seharusnya membuat pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta semakin menguatkan keyakinan publik untuk mendesakkan pembatalan rencana tersebut. Kita bahas dalam PKS Legislative Corner HASRAT PINDAH IBU KOTA KALA WABAH. ADA APA? 23 April 2021 13.30 s.d 14.30 Narasumber Suryadi Jaya Purnama, ST Anggota Komisi V FPKS DPR RI Host Yoandro Iken Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI

3. 

   16 Apr 2021

   [ PKS Legislative Corner ] SP3 BLBI, Senjakala Pemberantasan Korupsi ?

   🛑 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetop dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) selaku obligor BLBI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dengan tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Sjamsul Nursalim. Kasus BLBI ini dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 yang terbit pada 31 Maret 2021 KPK beralasan tidak ada lagi penyelenggara negara dalam perkara itu menyusul dilepasnya Syafruddin Arsyad Temenggung selaku mantan Ketua BPPN melalui putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA). Kasus BLBI Ini jadi momok bertahun-tahun, sebuah cerita mega korupsi yang melibatkan banyak pengusaha kelas kakap yang anti klimaks proses penyelesainnya. Para tersangka kabur bertahun-tahun, jika terbukti hukuman seringan kapas. Ironisnya langkah terbaru proses perburuan aset berkaitan BLBI lebih dari 2 dekade yang jumlahnya lebih dari Rp 108 triliun dilakukan Pemerintah tidak melibatkan lembaga anti rasuah tersebut. Dari epik ini kita melihat pemberantasan korupsi dan penegakan hukum berjalan sendiri-sendiri dengan mencari bukti secara mandiri dan otodidak. Tidak terlihat strategi yang serius. Mari kita bahas di PKS Legislative Corner Jumat, 16 April 2021 13.30 s.d 14.30 WIB Bersama Narasumber DR. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah, S.H., M.H. Anggota Komisi III DPR RI dengan moderator Iken Yoandro Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI dI Social Media Fraksi PKS DPR RI IG : @fraksipksdprri Youtube : PKS TV DPR RI

Contact FRAKSI PKS DPR RI

Guest appearances

Books guests

Based on episode analysis; this does not confirm that the show is currently accepting guests.